![]() |
Piutang Murabahah |
Jumat, 04 Mei 2012
PENERAPAN PIUTANG MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH
Aset Tak Berwujud (ATB)
![]() |
Aset Tak Berwujud |
Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan salah satu jenis aset yang berpotensi dimiliki
oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini juga sering dihubungkan
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan
pengembangan dan sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
Walaupun telah banyak ATB yang diidentifikasi dimiliki pemerintah, namun SAP
belum mengatur secara memadai tentang akuntansi dan pelaporan ATB ini. Pengertian, kriteria, dan
jenis-jenis ATB harus benar-benar dipahami agar aset ini benar-benar
dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
Pemerintah banyak mengeluarkan sumber daya untuk melakukan
kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan
memperkuat sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, rancangan dan implementasi suatu sistem atau
proses yang baru, dan kekayaan intelektual.
Berbagai entitas berupaya untuk terus melakukan riset dan pengembangan,
terlebih bagi entitas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan riset
dan penelitian, yang sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk riset dan
pengembangan. Namun apakah semua hasil yang diperoleh dari kegiatan dimaksud
merupakan ATB.
Rabu, 02 Mei 2012
PEMBUATAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI DENGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
![]() |
Enterprise Architecture Planning |
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi pada tahun 1999 memunculkan sebuah konsep otonomi daerah yang berarti kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam dunia pendidikan, otonomi daerah melahirkan sebuah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan rancangan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah di mana sekolah tersebut berada namun tetap mengacu pada standar pendidikan nasional. MBS ini mencakup pengelolaan berbagai komponen dari sekolah, sehingga pengelolaan yang dilakukan cukup kompleks. Untuk mendukung pelaksanaan MBS, diperlukan sebuah sistem informasi pada sekolah.
Analisa Yuridis Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Menanggulangi Praktek Bisnis Berkedok Multi Level Marketing
![]() |
Multi Level Marketing |
Perkembangan industri bisnis MLM di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekenomian nasional. Masyarakat Indonesia yang memperoleh sumber penghidupan melalui industri ini sekurang-kurangnya berjumlah 4,5 juta jiwa. Prestasi ini namun sering kali kurang mendapat apresiasi yang positif di masyarakat karena maraknya praktek ilegal yang telah merugikan banyak orang dengan mengatasnamakan MLM sebagai kedok usahanya, sehingga mencoreng nama baik dari industri MLM itu sendiri.
Selasa, 01 Mei 2012
Perancangan Aplikasi Pengajaran Berbantuan Komputer Dengan Model Problem Solving Pelajaran Matematika Sekolah Menengah Atas
![]() |
Aplikasi Pengajaran Berbantuan Komputer |
Matematika merupakan pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang
pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah
Atas. Saat ini masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan yang dialami
siswa dalam memahami matematika. Hal ini disebabkan kebanyakan siswa
masih menganggap matematika merupakan pelajaran yang membosankan. Untuk
menimbulkan motivasi siswa dalam mempelajari matematika diperlukan suatu
model pembelajaran untuk pemecahan suatu permasalahan, sehingga
diperoleh manfaat yang maksimal baik dari proses maupun hasil
belajarnya.
Aspek Hukum Kontrak Karya Dalam Investasi Pertambangan Umum
![]() |
Aspek Hukum Kontrak Karya Dalam Investasi |
Pertambangan umum merupakan salah satu bidang penanaman modal
(investasi) yang sangat berperan penting dalam kelangsungan pertumbuhan
perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat secara berkeadilan. Pertambangan umum diartikan sebagai
pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Salah satu sistem
kontrak yang dipergunakan dalam pertambangan umum adalah kontrak karya.
Oleh karena itu, kontrak karya yang dibuat dalam investasi pertambangan
umum harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga dapat memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum
bagi para pihak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana
pengaturan kegiatan usaha pertambangan umum di Indonesia, bagaimana
prosedur terjadinya kontrak karya, dan bagaimana penyelesaian sengketa
dalam bidang pertambangan umum.
Kajian Komprehensif Daya Dukung Pondasi Tiang Berdasarkan Uji Pembebanan Tekanan
Dalam
merencanakan konstruksi pondasi tiang pancang, penentuan daya dukung
tiang pancang merupakan suatu permasalahan pokok. Penentuan daya dukung
tiang pancang tersebut sewaktu perencanaan belum dianggap sempurna
sehingga masih dianggap perlu diadakan uji pembebanan tekanan (loading
test) untuk menentukan daya dukung tiang secara langsung di lokasi
tempat pelaksanaan konstruksi. Pengujian tersebut dilakukan semata-mata
untuk meyakinkan para perencana dan pelaksana sebagai jaminan atas
keberhasilan pelaksanaan konstruksi sehingga fungsi dari bangunan
tersebut dapat dicapai secara maksirnal.
Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisa besar daya dukung
tiang pancang beton silinder prategang yang dikaitkan dengan aspek-aspek
geologi tanah. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana
dan bagaimana kontribusi kondisi geologi tanah di daerah penelitian
terhadap daya dukung tiang pancang itu sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)