ANALISIS KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ONLINE

KTP Online

Penggunaan Information and Communication Technology atau ICT yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk lembaga pemerintahan maupun masyarakat adalah dapat mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih baik. Berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran pembuatan identitas kependudukan sebagai warga Negara Indonesia. KTP Online sebagai cara pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelayanan yang lebih tepat cepat dan akurat. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengemukakan Lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu analisis kebijakan yaitu, (1) Perumusan Masalah Kebijakan (2) Peramalan Kebijakan (3) Rekomendasi Kebijakan (4) Pemantauan Kebijakan dan (5) Penilaian Kebijakan.

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh adanya penggunaan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah diperuntukan bagi pemerintahan khususnya Dinas Pendapatan Daerah selaku badan yang diberikan kewenangan untuk mengelolah pendapatan daerah, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapih dan terealisasinya peningkatan PAD Kota Bandung. Penelitian ini difokuskan sampai sejauhmana terlaksananya Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dalam meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD. 

Kinerja Aparatur Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Dalam Penerapan E-Licencing Obat Dan Makanan

Globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting, menguasai teknologi dan informasi, maka kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. aparatur yang ada disetiap daerah belum bisa secara langsung melakukan upload mengenai data-data obat dan makanan. Globalisasi, tidak menguasai teknologi informasi identik dengan buta huruf. Penyelenggaraan transparansi informasi membutuhkan kinerja aparatur yang baik.
Kinerja aparatur Badan Pegawas Obat dan Makanan Republik Indonesia membutuhkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Maka dari itu aparatur sangat diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, terutama dalam penggunaan sistem aplikasi e-Licensing.